Indonesian Hydrographic Data Center (IHDC) Sebagai Interoperability Data Spasial Maritim Nasional
Indonesian Hydrographic Data Center (IHDC) As National Maritime Spatial Data Interoperability
DOI:
https://doi.org/10.37875/chartdatum.v10i2.349Keywords:
Interoperability Data, Sistem Informasi Geospasial, Organisasi Militer, Poros Maritim DuniaAbstract
Indonesian Hydrographic Data Center (IHDC) merupakan web portal yang dimiliki oleh Pushidrosal, yang mana sistem informasi data yang disajikan adalah bidang Hydrospatial. Ketidak merataan sistem digital yang ada, kendala software maupun hardware yang harus dipenuhi dan belum terintegrasinya antara satu dengan yang lain merupakan hambatan bagi organisasi militer dalam interoperability data merupakan peluang penelitian dan kebaruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan IHDC dalam menyediakan informasi dan data maritim nasional, integrasi informasi data maritim nasional dengan lembaga terkait sebagai wujud interoperability data serta merumuskan model dan strategi yang tepat untuk IHDC Pushidrosal dalam mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam bidang kajian sistem informasi dan interoperability, khususnya terkait geospasial dan maritim bagi organisasi militer. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan observasi, wawancara dan studi literatur. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling dan analisis data dengan software Nvivo 12. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan IHDC Pushidrosal saat ini masih mengalami beberapa kendala, yang kedepannya diharapkan menemukan solusi yang tepat sehingga interoperability data IHDC Pushidrosal dapat terwujud. Perlunya harmonisasi kebijakan dan standar teknis antar lembaga untuk memastikan data dapat diintegrasikan dengan lbaik. Sentralisasi data dan manajemen terpusat menjadi kunci konsolidasi data maritim dalam satu pusat yang terintegrasi. Diperlukan Strategi yang komprehensif untuk mencapai interoperabilitas data dalam rangka mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Kata Kunci: Interoperability Data, Sistem Informasi Geospasial, Organisasi Militer, Poros Maritim Dunia
Downloads
References
Agustini; Grashinta, Auly; Putra, San; Sukarman; Guampe, Feliks Arfid; Akbar, Jakub Saddam; Lubis, Muhammad Alridho; Maryati, Iyam; Ririnisahawaitun; Mesra, Romi; Sari, Mike Nurmalia; Tuerah, Paulus Robert; Rahmadhani, May Vitha; Rulanggi, R. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. In Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 3, Issue 17). http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdfBurhanuddin, A., & Nessa, N. M. (2018). Kelautan dan Perikanan (Vol. 8, Issue 1).
Hardani; Andriani, helmina; Ustiawaty, Jumari; Utami, Evi Fatmi; Istiqomah, Ria rahmatul; Fardani, Roushandy Asri; Sukmana, Dhika Juliana; Auliya, N. hikmatul. (2020). Metode Kualitatif Penelitian dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), CV. Pustaka Ilmi Group (1st ed.). CV. Pustaka Ilmi. https://doi.org/10.32534/jv.v15i2.1291
IHO. (2023). Spatial Data Infrastructures “The Marine Dimension.” In Guidance for Hydrographic Offices (3.0, Vol. 3, pp. 1–45). IHO. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201
Koesnadi, I. (2022). Tata Kelola Interoperabilitas Data Aplikasi. Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi Dan Industri, 1–10.
Kusumah, M. I., Syahtria, I., Sianturi, D., Yudho, L., Saragih, H. J. R., & Bangun, E. (2022). Strategi Interoperabilitas Sistem Informasi TNI Guna Mendukung Komando Dan Pengendalian Operasi Pengamanan Perbatasan Di Laut Natuna Utara. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(8), 2819–2831.
Peran Satu Data Indonesia Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Terbuka (2022). www.bps.go.id
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, 1 (2021).
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO 1 TAHUN 2023 TTG INTEROPERABILITAS DATA DLM GAR SPBE DAN SATU DATA INDONESIA.
Peraturan Pemerintah. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (34 tahun 2022). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/200309/perpres-no-34-tahun-2022
Peraturan Presiden RI. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden, 004185, 1–35. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019
Perpres. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 110.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), Pub. L. No. 115 (2015). https://peraturan.go.id/files/Perpres+Nomor+115+Tahun+2015.pdf
Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2011). Geographic Information Systems and science (3rd ed.). Willey.
Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Open Government Indonesia. (2022). Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka. www.bps.go.id
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. 099120, 1–16.
Sidako. (2018). Data Rujukan Nasional Wilayah Kelautan Indonesia. Kementerian Kelautan Dan Perikanan. https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/data-kelautan
Susmoro, H. (2019). Pusat Informasi Geospasial Kelautan Indonesia (D. Primana (ed.); 1st ed.). Pushidrosal. www.pushidrosal.id
Virgiawan, R. F., & Chaerul, A. (2023). Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia: Perspektif Politik Internasional. Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora, 1(3), 262–272. https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.459
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Chart Datum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.